"Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang tokoh. Saya kira kita perlu sebanyak-banyaknya," tambahnya.

mlMenurutnya, selama ini tidak ada larangan dari pemerintah kepada pihak yang ingin menulis buku sejarah.

"Orang yang menulis buku apa saja, sekarang bebas kan. Jadi mau dia menulis, saya aja menulis banyak buku sejarah," sebutnya.

Tamabahnya, hal ini dilakukan bukan menjadi praktik sentralistik ala negara otoriter,

"Pernyataan itu keliru dan paradoksal," tutupnya.