* Stagnasi integritas pelaksanaan tugas di angka 66,14 poin.

Menanggapi kondisi tersebut, Ihkram Mulya, Ketua Umum PW SEMMI Riau, mengingatkan seluruh kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Provinsi Riau agar menjadikan hasil SPI 2025 KPK sebagai bahan evaluasi serius dan menyeluruh, bukan sekadar laporan administratif tahunan.

“Hasil SPI 2025 KPK harus dibaca sebagai alarm serius bagi integritas pemerintahan di Riau. Angka-angka ini menunjukkan masih lemahnya sistem pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di internal birokrasi. Kepala daerah dan OPD harus menjadikan ini sebagai momentum pembenahan nyata,” ujar Ihkram Mulya.

Ihkram menekankan bahwa tingginya persepsi publik terhadap integritas aparatur tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Data SPI justru memperlihatkan kesenjangan antara citra eksternal dan kondisi internal birokrasi, sehingga penguatan pengawasan internal, perbaikan manajemen SDM, dan konsistensi sosialisasi antikorupsi menjadi hal yang mendesak.

SEMMI PW Riau mendorong agar seluruh pemerintah daerah di Riau segera menyusun langkah konkret dan terukur dalam menindaklanjuti temuan SPI 2025, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. SEMMI PW Riau juga berharap KPK terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

“Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang dipercaya publik. Jika alarm ini tidak segera direspons dengan tindakan nyata, maka risiko kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin besar,” tutup Ihkram Mulya.