Lebih lanjut, Johan mengingatkan untuk bersiap menghadapi tantangan fiskal 2026, di mana potensi penurunan APBD berbanding tahun sebelumnya bertemu dengan peningkatan kebutuhan belanja, termasuk penyelesaian hak tenaga non-ASN.

"Kondisi fiskal ke depan menuntut kerja yang cermat dan disiplin. Setiap rupiah harus tepat sasaran, tanpa kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dinas Perkebunan melaporkan capaian realisasi fisik dan keuangan lebih dari 70 persen, dengan optimisme menyelesaikan administrasi dan pencairan sebelum batas waktu.

Akhirnya, Johan berharap rapat ini menjadi momentum penguatan sinergi antarperangkat daerah dan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.