RIAU24.COM - Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Erik Ardiyanto menyebut Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD merupakan suatu kemunduran demokrasi.

"Serta melemahkan legitimasi kepemimpinan," dikutip dari rmol.id, Jumat, 26 Desember 2025.

Tambahnya, mekanisme tersebut berpotensi menghilangkan esensi utama demokrasi.

"Yakni kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah," ujarnya.

“Pilkada tidak langsung adalah kemunduran demokrasi karena berisiko memutus hubungan politik antara rakyat dan kepala daerah. Ketika hak memilih dicabut dari warga, legitimasi kepemimpinan menjadi lemah karena tidak lahir dari mandat langsung publik," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa alasan efisiensi anggaran maupun stabilitas politik tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan hak politik warga negara.

Penyebabnya karena dalam perspektif komunikasi politik, tidak langsung memperbesar jarak antara penguasa dan masyarakat.

"Paling tidak membuka ruang kompromi elite yang minim transparansi dan akuntabilitas kepada publik," tutupnya.