“Kami tetap berikhtiar melakukan efisiensi, meningkatkan PAD, dan menjalankan program prioritas pembangunan. Namun pada saat yang sama, kami harus jujur dan transparan kepada rakyat terkait kondisi keuangan yang sebenarnya,” ujarnya.

Afni juga menegaskan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, terutama terkait kejelasan dana bagi hasil sumber daya alam.

Wujud nyata amanat UU Keterbukaan Informasi Publik

Kaleidoskop 2025 disebutnya sebagai bentuk implementasi nyata Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tradisi baru ini diharapkan:

memperkuat kepercayaan publik