Sejak diberlakukannya Pilkada langsung  pada tahun 2005 pascareformasi, Indonesia mengadopsi model pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. 

Namun dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan berbagai persoalan serius.

"Mulai dari politik uang yang masif, tidak hanya di kota tetapi juga merambah sampai ke desa, konflik horizontal akibat perbedaan pilihan antara keluarga sedarah dan semenda, antara tetangga satu dengan yang lain, beban biaya politik tinggi, serta degradasi kualitas kepemimpinan yang berorientasi pada pengembalian modal politik pascamenang," sebutnya.