Pendekatan tersebut bertujuan menyesuaikan mekanisme Pilkada dengan kapasitas fiskal daerah serta kualitas partisipasi demokrasi masyarakat setempat. 

Dengan demikian, biaya politik yang besar tidak menjadi beban berlebihan, sementara legitimasi kepemimpinan tetap terjaga.

Walaupun seperti itu, dia menegaskan hingga saat ini Partai Demokrat belum mengambil sikap resmi terkait wacana Pilkada melalui DPRD maupun penerapan skema asimetris tersebut.