RIAU24.COM - Pengamat politik Arifki Chaniago mengingatkan pengalaman sejarah tentang wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Pilkada ini dinilai berpotensi memicu konflik sosial serius, dikutip dari rmol.id, Selasa, 13 Januari 2026.

Sejarah mencatat konflik Pilkada melalui DPRD kerap berawal dari pertarungan elit legislatif dan kemudian berujung pada kerusuhan massa.

"Konflik Pilkada via DPRD tidak pernah steril. Ia hanya berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup. Ketika konflik elit itu bocor ke publik, dampaknya justru lebih destruktif karena rakyat merasa dikhianati," ujarnya.

Tambahnya, anggapan bahwa Pilkada via DPRD lebih aman karena menjauhkan rakyat dari konflik merupakan logika keliru. 

Dalam praktiknya, sengketa elit, politik transaksional, serta kebuntuan pengambilan keputusan di DPRD sering kali memicu ledakan kemarahan publik.