Mahkamah Konstitusi, bahkan pernqh menyatakan format Pilkada sebagai open legal policy yang bisa dipilih oleh pemerintah dan DPR.

"Ikhtiar dari PAN dengan Pilkada tidak langsung di antaranya akan tumbuh calon pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan kapasitas mumpuni, yang secara empiris di Pilkada langsung mereka sebagian besar tergusur oleh kandidat yang hanya mengandalkan isi tas saja. Dari penilaian menunjukkan bahwa banyaknya suara calon berbanding lurus dengan banyaknya amplop yang ditebar," jelasnya.