RIAU24.COM - Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin mengusulkan pemilihan kepala daerah tak langsung hanya diterapkan di tingkat provinsi atau gubernur.

Hal ini karena pemilihan gubernur melalui DPRD masih rasional, dikutip dari rmol.id, Rabu, 14 Januari 2025.

Usulan ini karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. 

Berbeda dengan bupati dan wali kota yang tetap harus dipilih langsung oleh rakyat.

"Dengan begitu, koordinasi pusat dan daerah bisa lebih mudah," ujarnya.

Usulan ini buntut tingginya ongkos politik di Indonesia.

"Mulai dari pemilu legislatif, pilkada, hingga pilpres, semuanya menyedot biaya besar," sebutnya.

"Politik kita very high cost, bahkan mungkin yang termahal di dunia," tambahnya.