Koalisi mendesak pemerintah, melalui BPN, untuk berpihak pada masyarakat dan menegakkan hukum. Mereka mengkhawatirkan adanya kesepakatan yang dapat merugikan publik dan negara.

"Melalui audiensi ini, kami meminta BPN mengambil sikap tegas sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah konflik berkepanjangan," tambah Adi.

Adi juga menegaskan bahwa audiensi adalah upaya mencari solusi damai. "Jika permohonan kami tidak ditanggapi, kami siap turun ke jalan lagi untuk kesekian kalinya demi menegakkan keadilan," pungkasnya.