RIAU24.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis menyoroti tren tunda bayar belanja daerah yang terjadi secara berulang sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025.

Kondisi ini dinilai sebagai bukti lemahnya tata kelola keuangan daerah, sekaligus mencerminkan tidak optimalnya peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD dalam menjaga disiplin fiskal APBD Bengkalis.

PMII menilai tunda bayar yang terjadi berturut-turut seharusnya menjadi alarm keras bagi penyelenggara pemerintahan daerah.

Situasi ini tidak boleh disikapi dengan euforia kebijakan maupun belanja seremonial, melainkan harus diperlakukan sebagai kondisi serius yang membutuhkan koreksi nyata dan terukur.

Ketua PC PMII kabupaten Bengkalis menegaskan, apabila pemerintah daerah tidak berani mengakui keterbatasan keuangan, DPRD tidak memperketat fungsi pengawasan dan TAPD terus menyusun belanja di luar kemampuan kas riil.

"Maka Bengkalis akan terjebak dalam siklus yang mana APBD menyusut, tunda bayar membesar dan belanja prioritas publik terus menjadi korban. Kondisi ini juga berpotensi menghambat realisasi program-program unggulan kepala daerah,"ungkap Mizan, Minggu 18 Januari 2026.