Pemda Bengkalis Ikuti Rakor Inflasi Jelang Ramadhan
RIAU24.COM - Bupati Bengkalis diwakili Plt Kepala Bapenda Bengkalis, H. Khairi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Taufir, melalui Zoom Meeting, Senin 19 Januari 2026 di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.
Rakor pengendalian inflasi tersebut diikuti oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini membahas perkembangan inflasi nasional serta langkah-langkah strategis pengendalian harga, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 yang secara historis kerap diiringi dengan peningkatan tekanan inflasi.
Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, awal Ramadhan hampir selalu diikuti oleh kenaikan inflasi, terutama pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Perbedaan waktu dimulainya Ramadhan setiap tahun turut memengaruhi pola inflasi bulanan.
"Untuk Ramadhan tahun 2026 yang diperkirakan dimulai di pertengahan bulan, tekanan inflasi diproyeksikan mulai muncul sejak bulan berjalan dan berpotensi mencapai puncaknya pada bulan berikutnya, seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat," jelas Tohir.
Sementara itu, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihimpun dari SP2KP Kementerian Perdagangan, komoditas yang dominan menyumbang kenaikan IPH di sejumlah daerah adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Kenaikan harga komoditas pangan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
"Maka dari itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah antisipatif, seperti melakukan pemantauan harga secara berkala, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, guna menekan potensi lonjakan harga dan menjaga stabilitas inflasi di daerah," tegas tohir.
