Disisi lain, belanja pemkab Bengkalis dinilai memaksakan belanja barang dan jasa tanpa mempertimbangkan ketersediaan kas.

Akibatnya, pihak ketiga menjadi korban, belanja prioritas terpangkas, dan beasiswa sebagai program unggulan bupati pun ikut dikorbankan.

“Kontrak tanpa kepastian kas bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kebijakan anggaran yang ceroboh. DPRD seharusnya peka terhadap kepentingan masyarakat, bukan justru cenderung melayani kepentingan kelompok,”ujar Mizan.

Menurut PMII, menyederhanakan tunda bayar sebagai dampak DBH semata justru menutup akar persoalan struktural. Fluktuasi DBH memang memengaruhi kas, tetapi PAD yang tidak realistis, belanja yang tidak tepat sasaran, dan pengawasan DPRD yang lemah itulah yang mengubah tekanan kas menjadi krisis tahunan.

PMII mendesak DPRD Bengkalis berhenti menjadi stempel kebijakan eksekutif, seharusnya DPRD menjalankan fungsi kontrolnya secara nyata, terutama dalam pembahasan APBD harus lebih teliti dan berbasis kondisi kas riil.

“Jika pola ini dibiarkan, Bengkalis tidak sedang mengalami musibah fiskal, tetapi bunuh diri fiskal. Publik berhak marah karena APBD dijalankan tanpa akal sehat,” pungkas Mizan.