Dalam pandangannya, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sementara presiden hanya menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, permintaan klarifikasi dianggap sah secara moral dan politik.

“Jokowi itu pegawai dari kedaulatan rakyat. Majikannya adalah rakyat,” kata Rocky.

Polemik ini juga diwarnai oleh pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menyebut bahwa membuka ijazah ke publik berpotensi menimbulkan kekacauan karena dapat mendorong tuntutan serupa terhadap pejabat lain. Argumen tersebut dikritik Rocky sebagai tidak relevan dan tidak berdasar secara logika demokrasi.

“Kalau dikatakan Indonesia akan keos hanya karena Jokowi tunjukkan ijazah, itu argumen yang tidak masuk akal,” ucapnya.

Rocky menilai tuntutan publik muncul semata karena posisi Jokowi sebagai kepala negara, bukan karena relasi personal antarwarga. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan serta-merta saling menuntut ijazah satu sama lain, sebagaimana yang dikhawatirkan.

Lebih jauh, Rocky mengaitkan polemik ijazah dengan krisis kepercayaan publik terhadap Jokowi yang telah terbentuk selama masa pemerintahannya. Ia menyebut sejumlah janji politik yang dinilai tidak terealisasi ikut membentuk persepsi negatif di masyarakat.