RIAU24.COM - Wakil Presiden Partai Buruh Bidang PRT, Perempuan, dan Pekerja Migran, Jumisih meminta DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Desakan ini dia sampaikan karena seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU), dikutip dari rmol.id, Sabtu, 7 Maret 2026.

"RUU PPRT itu sudah kami perjuangkan selama 22 tahun, dan kemarin tanggal 5 Maret kami baru saja RDPU," sebutnya.

"Kami mendapatkan informasi bahwa semua fraksi dan semua partai sudah oke," ujarnya.

"Jadi sebetulnya setelah masa reses, kami berharap ini bisa menjadi keputusan final untuk diketok palu menjadi undang-undang PPRT," tambahnya.

Pengesahan RUU PPRT juga menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi peringatan Hari Perempuan Internasional.

Aksi ini digelar kelompok Suara Marsinah bersama Partai Buruh.