RIAU24.COM -Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto meminta pemerintah segera menetapkan aturan mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Aturan ini menurutnya sebagai bagian dari langkah nyata penghematan energi nasional, dikutip dari rmol.id, Sabtu, 14 Maret 2026.

Usulan ini juga buntut kenaikan harga minyak dunia imbas perang Iran dengan Israel yang dibantu Amerika Serikat. 
 

Dia pun menegaskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi penting untuk dilakukan. 

"Agar pengendalian konsumsi BBM tidak terus menerus menjadi wacana, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas dan kuat," ujarnya.

Tambahnya, arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya penghematan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional harus menjadi perhatian serius.

"Indonesia tidak bisa terus menganggap pasokan energi selalu aman, terutama ketika konflik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu lonjakan harga minyak dunia," ujarnya.