Afni menyebutkan, porsi belanja pegawai di Kabupaten Siak masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, melampaui ambang batas nasional sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan hal tersebut, dibutuhkan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” tegasnya.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski demikian, Afni memastikan tidak akan ada kebijakan merumahkan pegawai PPPK.

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun semua harus merasakan pengetatan,” katanya.

Dalam arahannya, Afni menekankan perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan Bapekam tidak lagi berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan mengarahkan dana desa untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.