Sejumlah contoh telah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi petani dan pelaku UMKM. Skema yang disiapkan dibuat lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat, termasuk opsi pembayaran sewa pascapanen dan relaksasi jika terjadi gagal panen.

“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan beban,” jelasnya.

Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berpotensi menciptakan perputaran ekonomi signifikan di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok program tersebut diisi oleh pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.