Lebih lanjut, Afni meminta seluruh perangkat daerah menghitung secara rinci dampak efisiensi dari kebijakan WFH tersebut. Laporan penghematan wajib disampaikan setiap bulan untuk dilakukan evaluasi.

“Saya minta setiap OPD menghitung penghematan yang didapat. Ini penting untuk memastikan kebijakan ini benar-benar efektif,” katanya.

Dorong Budaya Kerja Fleksibel

Melalui kebijakan ini, Pemkab Siak juga mulai mengarah pada pola kerja fleksibel seperti Work From Anywhere (WFA), yang memungkinkan ASN bekerja secara produktif tanpa terbatas ruang kantor.

Afni berharap, transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini langkah menuju pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan tetap melayani masyarakat dengan maksimal,” tutupnya.(Lin)