RIAU24.COM - Pengamat politik Citra Institute, Efriza berharap kepada pemerintah agar tak mengeluarkan reaksi berlebih atas usulan kebijakan dari Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

"Jika hanya perbedaan sikap, misal antara pandangan Menteri Keuangan dengan JK soal keuangan negara, maupun dalam isu energi dengan menteri-menteri terkait, pemerintah tidak perlu reaktif," ujarnya dikutip dari rmol.id, Minggu, 12 April 2026.

Termasuk perdebatan soal urgensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak perlu direspons serius oleh kepala pemerintah maupun jajarannya, meskipun yang menyampaikan mantan pejabat.

Pemerintah mestinya juga tak terpengaruh pihak luar atas pembuatan kebijakan. 

Sebagai contoh potensi simpang siur informasi yang beredar di masyarakat akan menimbulkan dampak, sehingga yang diperlukan adalah memastikan arah kebijakan pemerintah tak akan berubah meskipun ada usulan-usulan.

"Karena seperti pernyataannya JK terhadap kebijakan pemerintah masih berada pada tataran mengkritisi semata, dan tidak mengganggu implementasi maupun keputusan dan kebijakan pemerintah," ujarnya.

"Cukup dengan merespons berupa penegasan garis kebijakan oleh presiden, seperti Presiden menjamin BBM tidak  akan naik sampai akhir tahun 2026 dan tidak akan terjadinya penebalan hutang negara misalnya," sebutnya.