Disamping itu, DLH Bengkalis sudah menerima sejumlah konsultasi dari pengelola SPPG terkait prosedur perizinan dan pengelolaan limbah tersebut.

“Ada beberapa SPPG yang sudah menghubungi kami, mereka menanyakan soal syarat membuat izin. Kami persilakan, itu langkah yang baik,"ucapnya.

Selain limbah cair, ujar Agus Susanto, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. DLH mencatat, hingga saat ini baru sebagian kecil dapur MBG yang menjalin kerja sama resmi dalam pengelolaan persampahan.

“Untuk sampah, ada beberapa MBG yang sudah melakukan MoU dengan DLH Bengkalis, tapi belum semuanya. Saat ini kami sedang menyurati seluruh SPPG terkait kerja sama terkait persampahan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, baru tiga dapur MBG yang telah menjalin MoU bersama DLH Bengkalis. Ke depan, DLH berharap seluruh SPPG dapat segera menjalin kerja sama resmi sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah, guna mencegah potensi pencemaran lingkungan, apalagi terkait keluhan masyarakat terus berulang.

“Harapan kami seluruh SPPG bisa menjalin kerja sama atau MoU persampahan, sehingga selain pengelolaan lebih tertib, ini juga bisa menjadi bagian dari retribusi daerah,” pungkasnya.