RIAU24.COM - SIAK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak dapat berjalan sendiri dalam mengelola potensi kehutanan, melainkan membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak agar pengelolaan hutan sosial berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan dan pembinaan usaha kehutanan yang digelar oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Riau, Kamis (16/4/2026), di Luxe Riverside Hotel.

Kegiatan ini diikuti oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat di sekitar areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi kehutanan secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Bupati Siak menyampaikan bahwa regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 telah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.

“Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu sumber ekonomi kerakyatan yang potensial, dan telah berjalan sejak masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada adanya pendampingan yang tepat. Ia menilai masih banyak KTH yang menghadapi kendala, terutama dalam menjalin kemitraan dan mengelola kawasan hutan secara optimal.