"Tata kelola SIP dan Sistem Aplikasi Satu Sehat SISDMK tidak andal, ditandai dengan praktik penggantian jadwal praktik dokter spesialis tanpa SIP, pembayaran jasa medis yang tidak langsung kepada dokter yang menjalankan praktik, serta data SISDMK yang tidak andal akibat duplikasi entri, STR tidak tercantum, SIP melebihi ketentuan, dan ketiadaan validasi otomatis," tambah KPK.

Tak hanya itu, persoalan serius dalam pendidikan dokter spesialis juga belum siap menopang kebutuhan nasional. 

"Hambatan struktural dan regulasi yang tidak jelas membuat proses pencetakan dokter spesialis tersendat," tulis KPK.