RIAU24.COM - SIAK — Bupati Siak Afni Zulkifli terus melakukan langkah strategis ke pemerintah pusat demi memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Secara maraton, ia menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian, termasuk Nusron Wahid dan La Ode Sulaiman, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan krusial di Kabupaten Siak, mulai dari akses jalan masyarakat yang terhambat izin Hak Guna Usaha (HGU), hingga pemanfaatan aset negara di wilayah kerja migas.

Afni menjelaskan, salah satu fokus utama adalah memperjuangkan akses jalan non-komersial bagi masyarakat di Kecamatan Kandis yang selama ini terfragmentasi oleh kawasan HGU milik perusahaan.

“Kami mengajukan permohonan agar jalan yang berada di dalam HGU bisa dipinjam pakai atau dikeluarkan, sehingga dapat dibangun sebagai akses masyarakat,” ujarnya.

Akses jalan tersebut sangat vital karena menghubungkan lima kampung dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis, yakni Simpang Belutu, Kandis Kota, serta Kampung Belutu, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang, dan Pencing Bekulo, dengan total penduduk mencapai lebih dari 47 ribu jiwa.

Saat ini, ruas jalan tersebut masih berada dalam kawasan HGU PT Ivo Mas Tunggal dan digunakan sebagai jalur operasional perusahaan sekaligus akses utama masyarakat menuju ibu kota kecamatan.