Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kalsel, Andri Yuzhar, menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen komprehensif setebal 227 halaman sebagai acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah," jelasnya.

Pembentukan Pansus dan Isu PAD

Terkait jumlah pansus, Andri menyebut pembentukannya mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018, dengan pembagian ke dalam empat bidang utama: hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat. Pembagian ini bertujuan agar pembahasan lebih mendalam dan terarah.

Dalam diskusi, isu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Androy menekankan pentingnya transparansi dan optimalisasi PAD agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa setiap bentuk perizinan dan pemanfaatan potensi daerah harus sesuai dengan perencanaan anggaran. "Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus memastikan program memberikan kontribusi terhadap pembangunan," tegasnya.