RIAU24.COM - BENGKALIS - Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis langsung memberikan klarifikasi terkait isu transparansi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam hal ini, Dinkes menegaskan bahwa seluruh proses berjalan terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Ermanto melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas), Yessica Vebrina, menyampaikan bahwa hingga saat ini untuk jumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 86 unit.

“Dari total tersebut, sebanyak 63 dapur telah memiliki SLHS, sementara 23 lainnya masih dalam proses pengurusan,”ujar Yessica, Selasa 5 Mei 2026.

Yessica menegaskan Dinkes tidak menutup-nutupi informasi terkait penerbitan SLHS. Menurutnya, setiap pengajuan diproses melalui tahapan verifikasi administrasi hingga pemeriksaan lapangan untuk memastikan standar higiene dan sanitasi terpenuhi.

"Terkait adanya dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS namun sudah beroperasi, saya menegaskan saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) juga menerapkan aturan yang lebih ketat. Bahwa SPPG wajib memiliki SLHS selambat lambatnya satu bulan dan atau mengantongi surat keterangan dalam proses,"ujarnya.

“Ini menjadi dorongan kuat bagi pengelola untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi,” sambungnya.

Mengenai potensi pelanggaran atau risiko kesehatan dari dapur yang belum tersertifikasi, Yessica menyebut hingga kini belum ditemukan adanya pelanggaran.

“Sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran. Namun jika ada informasi atau laporan yang beredar, tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel makanan untuk diuji di laboratorium,” ungkapnya.

Yessica Vebrina menambahkan bahwa data SPPG yang terdaftar di masing masing wilayah, masyarakat bisa mengakses di website resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

“Untuk daftar nama dan lokasi SPPG secara rinci yang sudah beroperasi, silakan bisa mengakses di laman resminya BGN,”pungkas Yessica. (rls)