Irmi juga menyoroti Pasal 4 mengenai pengalokasian anggaran yang harus tetap atau meningkat, serta pentingnya integrasi program dengan RPJMD. Selain itu, ia mengusulkan agar aspek keuangan daerah turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Sementara itu, Samsu Dalimunthe mempertanyakan implementasi Perda tentang ketenagakerjaan yang dinilai belum berjalan secara optimal.

Menurutnya, setiap ketentuan yang tidak dijalankan memiliki konsekuensi sanksi. Oleh karena itu, ia meminta kejelasan mengenai turunan aturan dan mekanisme pelaksanaannya.

"Saya juga mengajak seluruh pihak untuk menjalankan aturan tersebut dengan baik setelah penantian selama empat tahun,"ungkapnya.

Hj. Zahraini menambahkan bahwa tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Dia menegaskan bahwa pentingnya pembinaan karakter dan akhlak anak agar tercipta generasi yang beriman, berakhlak baik, dan terdidik.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan usulan terkait penyediaan taman bermain anak yang dinilai dapat dimuat dalam Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, fasilitas yang sudah ada perlu diberdayakan terlebih dahulu dengan dukungan pendampingan dari Satpol PP agar aktivitas anak-anak dapat lebih terjaga dan aman.