RIAU24.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan meminta kepada aparat penegak hukum, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada para penimbun MinyaKita.

Hal ini buntut rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita, Jumat 5 Juni 2026.

"Kami mendapat informasi bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan menaikkan HET MinyaKita. Namun jika keputusan itu diambil, harus dibarengi dengan pengawasan distribusi yang ketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa MinyaKita merupakan program minyak goreng rakyat yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Khususnya kelompok menengah ke bawah. Karena itu, kenaikan harga tidak boleh membebani masyarakat akibat lemahnya pengawasan di lapangan," ujarnya.

"Kalau HET naik tetapi distribusinya tidak diawasi dengan baik, harga di tingkat konsumen bisa melonjak jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Yang dirugikan tentu masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai minyak goreng dengan harga terjangkau," ujarnya.