Afni menegaskan, seluruh pihak dapat mengawasi penggunaan Dana Bagi Hasil agar tepat sasaran. Namun, menurutnya, pengawasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak daerah penghasil yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap masyarakat hingga ke pelosok kampung.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi kepada Wakil Presiden merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Siak setelah sebelumnya melakukan komunikasi dengan sejumlah menteri. Ke depan, Afni berharap dapat menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Namun kami berharap hak daerah penghasil tidak dikurangi. Kalau pun ada perubahan kebijakan, pastikan hak DBH itu dikembalikan kepada daerah dalam bentuk program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan program yang disamaratakan tanpa melihat kondisi daerah," pungkasnya.(Lin)