RIAU24.COM - Tokoh Muda NU, Ah Maftuchan merekomendasikan kepada para Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyusun kode etik bagi kader yang menduduki jabatan di lembaga negara maupun pemerintahan.

Hal ini berkaca dari menurunnya kualitas kader NU yang menjabat di berbagai lembaga negara dan pemerintahan, dikutip dari rmol.id, Minggu 19 Juli 2026.

"Ada kader yang dinilai memberikan dampak sangat signifikan, namun ada pula yang kontribusinya menurun," ujarnya.

"Organisasi (PBNU) punya peluang untuk memanggil atau meminta pertanggungjawaban kepada kader-kader NU yang bekerja di pemerintahan atau lembaga negara agar tetap istiqamah, agar tetap teguh menjalankan amanahnya," tambahnya.

Belum lagi sejumlah kasus yang melibatkan kader NU dalam praktik tata kelola pemerintahan yang tidak baik, seperti penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap kader NU yang mendapat amanah di lembaga pemerintahan maupun lembaga negara memiliki pedoman etik dalam menjalankan tugas. 

Dengan demikian, kekuasaan yang diemban dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta dijalankan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.