RIAU24.COM - SIAK – Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak membawa angin segar bagi pemerintah daerah. Selain memastikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar Rp240,4 miliar, pemerintah pusat juga menyetujui bantuan rehabilitasi Istana Siak dan Balairung Sri senilai Rp5,5 miliar.

Kabar tersebut disampaikan Bupati Siak Afni Zulkifli usai pertemuan bersama Ketua dan Anggota Komisi X DPR RI beserta jajaran kementerian mitra di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Siak, Rabu (22/7/2026).

Menurut Afni, kunjungan perdana pimpinan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak menjadi momentum strategis karena pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi daerah sekaligus merespons berbagai usulan pembangunan yang selama ini menjadi prioritas.

"Alhamdulillah Kabupaten Siak menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya kunjungan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI. Bersama Komisi X juga hadir para direktur jenderal, direktur, dan jajaran kementerian mitra. Ini menjadi suatu anugerah bagi kami," ujar Afni.

Ia menjelaskan, hasil pertemuan tersebut menghasilkan kepastian alokasi DAK nonfisik pendidikan sebesar Rp240,4 miliar pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pendanaan rehabilitasi Istana Siak dan Balairung Sri yang selama ini belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak.

"Alhamdulillah, ini suatu anugerah untuk kita karena kita mendapat DAK nonfisik pendidikan di tahun 2026 sebesar Rp240,4 miliar. Selain itu juga ada bantuan untuk rehabilitasi stadion dan rehabilitasi Istana Siak," katanya.

Afni menyebut bantuan rehabilitasi senilai Rp5,5 miliar tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi upaya pelestarian cagar budaya di Negeri Istana.

"Ini kabar gembira. Yang tadinya kita membutuhkan anggaran rehabilitasi Istana melalui APBD tetapi belum tersedia, tahun ini mendapat dukungan pengerjaan sebesar Rp5,5 miliar untuk Istana Siak dan Balairung Sri," ungkapnya.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat itu menjadi awal terealisasinya berbagai program prioritas lain yang telah diusulkan Pemkab Siak, khususnya di bidang pendidikan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan kunjungan ke Kabupaten Siak memberikan gambaran nyata mengenai besarnya potensi sejarah dan budaya yang dimiliki daerah tersebut.

Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Siak mendapat respons positif dari kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR RI.

"Hampir semua mitra kami memberikan respons yang sangat positif terhadap berbagai aspirasi yang dikemukakan. Mulai dari revitalisasi sekolah, termasuk SLB, sampai pelestarian dan perlindungan cagar budaya yang jumlahnya sangat banyak dan sangat bernilai," kata Hetifah.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian cagar budaya di Kabupaten Siak agar tetap terawat sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata.

"Saya kira menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk bersama-sama memastikan cagar budaya di Kabupaten Siak tetap lestari dan nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat melalui sektor pariwisata," ujarnya.

Hetifah juga mengaku terkesan dengan konsep kunjungan yang memperkenalkan langsung kehidupan masyarakat serta identitas budaya Kabupaten Siak. Dalam sehari, rombongan Komisi X DPR RI diajak mengunjungi sekolah, menyusuri kawasan bersejarah, menyeberangi Sungai Siak, menikmati kuliner khas daerah, hingga menyaksikan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga.

"Kesan dari awal sudah benar-benar berbeda. Kami diajak melihat langsung sumber peradaban masyarakat Siak yang berbasis sungai. Budayanya sangat kaya, mulai dari kuliner, sastra, musik hingga tarian. Padahal kami baru satu hari berada di Siak," pungkasnya.(Lin)