Sejumlah perusahaan yang terlibat antara lain PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal, serta beberapa perusahaan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Siak.

Saat ini, sebagian besar draf Nota Kesepahaman (MoU) telah selesai dibahas dan memasuki tahap penandatanganan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak, sementara perusahaan lainnya masih menyelesaikan proses pembahasan internal.

Ardi menambahkan, Pemkab Siak terus memperjuangkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.

"Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah dan memastikan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas meski disiplin fiskal diterapkan sangat ketat," pungkasnya.(Lin)