RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengaku prihatin atas peristiwa pejabat kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikutip dari rmol.id, Rabu 29 Juli 2026.

"Saya prihatin tentunya kalau kita perhatikan mengapa akhir-akhir ini banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT," sebutnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini bukan sekadar akibatnya, tetapi harus dilihat dari penyebabnya korupsinya.

“Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memang mengikuti pilkada itu berbiaya cukup tinggi, berbiaya cukup mahal. Apalagi tingkat money politic pada saat pemilihan menjadi sangat tinggi sekali, dan itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan," ujarnya.

Selain itu, Dede menyebut kewenangan kepala daerah masih menjadi persoalan serius.

"Ketika kewenangan ini memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrakan atau mungkin juga membuat keputusan-keputusan yang memiliki hak atas tertentu, itu biasanya kewenangan itu akan timbullah yang disebut dengan kewenangan absolut, dan di sanalah akhirnya terjadi korupsi," sebutnya.