Merespons krisis ini, dalam kapasitas saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada ajang nasional Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 25 April 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang, penulis telah menyuarakan keresahan ini secara terbuka di hadapan otoritas pusat.

Sebagai daerah pembentuk Blok Rokan di sektor Duri, salah satu produsen minyak bumi terbesar di Republik ini, hilangnya dana transfer hingga triliun rupiah dirasa tidak adil bagi masyarakat daerah. Bengkalis adalah daerah yang menanggung secara langsung seluruh dampak ekologis, kerusakan lingkungan, dan beban sosial akibat ekstraksi migas secara masif. 

Penulis mendesak agar Kabinet Presiden Prabowo segera merumuskan formula khusus atau memberikan dispensasi pagu dana transfer bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Kita bisa berkaca pada kebijakan pusat yang bersedia membatalkan pemotongan TKD untuk beberapa wilayah otonomi khusus.

Secara teoretis-ilmiah, pemotongan TKD massal ini memperlihatkan fenomena kembalinya gaya tata kelola masa Orde Baru, yakni sebuah sentralisasi terselubung. Daerah dipaksa kembali memiliki ketergantungan mutlak pada keputusan politik finansial Jakarta.

Realitas pahit setahun terakhir ini sekaligus menjadi sebuah shock therapy dan bukti empiris bahwa struktur APBD Bengkalis sesungguhnya masih rapuh dan belum memiliki kemandirian fiskal yang kokoh (fiscal independence). Ketika keran dari pusat mengecil, postur keuangan daerah langsung terguncang hebat bak dilanda gempa bumi.

Kesimpulan