Menurut Afni, Kanwil DJPb merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah sehingga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

 

Afni menyebut kondisi ketidakpastian fiskal tersebut sebagai “psikologis fiskal” Siak. Pemerintah daerah, kata dia, harus berulang kali menyesuaikan perencanaan ketika waktu maupun besaran transfer belum diketahui secara pasti.

 

“Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” ujar Afni.