Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar sekaligus membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga.

 

Namun, di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan pembangunan berjalan dan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

 

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.