Meskipun isu berkembang pesat, Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan menegaskan bahwa timnya di lapangan tidak dapat memastikan secara langsung nama-nama dalam daftar tersebut karena tidak bertemu satu per satu dengan narapidana yang bersangkutan saat sidak. 

Ombudsman juga menyatakan tidak menerima salinan dokumen data resmi warga binaan dari pihak Kejaksaan maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Cecaran Pedas Parlemen dan Beban Kapasitas Lapas

Gelombang polemik ini merambat panas hingga ke Senayan. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Ditjenpas di Komisi XIII DPR RI, Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mencecar jajaran pemasyarakatan agar membuka seluruh data warga binaan secara transparan. 

Rieke mempertanyakan alasan mengapa pemaparan awal pemeriksaan internal sempat hanya menyoroti sosok Ferdy Sambo untuk kasus pidana umum, sementara puluhan nama narapidana kasus korupsi dan peserta asimilasi tidak dipaparkan secara rinci.

Selain mempertanyakan pemrakarsa dan asal-usul anggaran pembangunan 13 rumah dinas di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), Rieke juga menyoroti masalah kepadatan parah (overcrowding) di Lapas Cibinong.