Presiden Prabowo sebelumnya menekankan percepatan hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Dalam praktiknya, posisi kementerian koordinator berbeda dengan kementerian teknis. Kementerian ESDM tetap menangani urusan teknis sektor energi dan sumber daya mineral. Sementara posisi Menko berfungsi mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian agar agenda yang menjadi tanggung jawab bersama dapat berjalan searah.

Dengan struktur baru tersebut, Bahlil memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan hilirisasi sekaligus transisi energi, sementara tetap memimpin Kementerian ESDM.

Hilirisasi Tak Hanya Mineral

Agenda hilirisasi pemerintah selama ini tidak hanya menyasar sektor pertambangan. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri pengolahan berbagai komoditas agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.

Dalam sejumlah pembahasan bersama Presiden, Bahlil sebelumnya melaporkan perkembangan proyek hilirisasi, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Pemerintah juga membahas pengembangan nikel dan proyek dimethyl ether (DME) sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan ketahanan energi.