RIAU24.COM - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung lebih dari sebulan menuai kritik dalam diskusi Rapat Kabinet Bayangan #01 – S.O.S Indonesia Darurat Karhutla! Para pembicara menyoroti persoalan tata kelola lahan, lemahnya koordinasi pemerintah, hingga minimnya keterbukaan data mengenai dampak kebakaran terhadap masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Jenderal Kampanye dan Advokasi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pemberian izin dan pengelolaan lahan gambut yang dinilai berkaitan dengan berulangnya kebakaran.

Iqbal juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan membuat beban masyarakat semakin besar. Dampaknya tidak hanya berupa kabut asap, tetapi juga gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, serta terhambatnya aktivitas ekonomi.

"Cost of delay-nya itu semakin tinggi," kata Iqbal dalam diskusi tersebut.

Ia menyoroti masyarakat di wilayah terdampak yang harus menghadapi kabut asap dalam aktivitas sehari-hari, sementara relawan dan petugas di lapangan terus berupaya memadamkan api.

Iqbal menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mengecilkan pengorbanan relawan, Manggala Agni, TNI, maupun Polri yang terlibat dalam penanganan kebakaran.