Meutya Hafid Bahas Potensi Kerja Sama Indonesia-Finlandia
RIAU24.COM - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, membahas potensi kerja sama Indonesia dan Finlandia dalam pengembangan pusat data (data center) dan infrastruktur komputasi guna mendukung percepatan transformasi digital nasional.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Ville Tavio, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu 14 Oktober 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara dalam pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas komputasi, serta pengembangan ekosistem digital yang mampu memenuhi kebutuhan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dan peningkatan kualitas layanan publik.
Meutya Hafid mengatakan, pengembangan pusat data di Indonesia perlu direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas komputasi, pemerataan lokasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan lokasi pembangunan pusat data yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan karakteristik wilayah Indonesia.
“Kami tengah berkoordinasi dengan menteri-menteri lain untuk menentukan lokasi yang tepat serta melakukan perhitungan yang akurat dalam pembangunan pusat data,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur digital. Saat ini, sebagian besar pusat data masih terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga diperlukan diversifikasi lokasi untuk mendukung peningkatan kebutuhan komputasi sekaligus memperkuat pemerataan infrastruktur digital nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menyoroti keterlibatan perusahaan teknologi asal Finlandia, Nokia, dalam proyek pusat data bersama Indosat. Keterlibatan tersebut menjadi salah satu peluang konkret untuk memperkuat kemitraan teknologi kedua negara sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi perusahaan Finlandia untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia.
“Ini adalah tonggak pencapaian penting, tidak hanya bagi perusahaan Indonesia tetapi juga bagi Nokia, sebagai perusahaan Finlandia, untuk terlibat dalam salah satu proyek pusat data terbesar Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi akan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan perlindungan sosial.
Salah satu penerapannya adalah digitalisasi perlindungan sosial yang tengah diuji coba pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Program tersebut direncanakan dapat diperluas ke berbagai wilayah sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang memadai.
Dengan perkiraan sekitar 50 juta penerima manfaat yang akan menerima bantuan dalam bentuk tunai, pemerintah memerlukan kapasitas komputasi dan teknologi AI yang mampu mendukung pengelolaan data serta penyaluran bantuan secara efektif.
“Secara keseluruhan, diperkirakan ada sekitar 50 juta penerima manfaat yang akan menerima bantuan dalam bentuk tunai. Hal ini tentu membutuhkan infrastruktur digital dan infrastruktur AI yang memadai,” tegas Meutya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur digital tersebut sejalan dengan Visi Digital Indonesia 2045 yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga.
Melalui visi tersebut, pemerintah berupaya memastikan penguatan konektivitas digital berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi digital, serta perlindungan masyarakat melalui ekosistem digital yang aman dan tepercaya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Ville Tavio, menyampaikan bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam pengembangan pusat data yang didukung oleh kondisi iklim, ketersediaan energi, serta kemajuan teknologi.
Ia menjelaskan, suhu udara yang relatif rendah di Finlandia dapat membantu mengurangi kebutuhan pendinginan pusat data. Selain itu, Finlandia memiliki pasokan listrik yang sebagian besar berasal dari sumber energi bebas bahan bakar fosil.
“Sebagian besar listrik kami, yakni lebih dari 95 persen bebas bahan bakar fosil. Ini merupakan hal yang sangat baik bagi kami. Dengan demikian, sistem kami juga sangat mandiri,” jelas Tavio.
Menurutnya, pengalaman Finlandia dalam mengembangkan infrastruktur digital dapat menjadi peluang untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam pengembangan pusat data, komputasi kuantum, kecerdasan artifisial, infrastruktur jaringan, dan peningkatan kapasitas digital.
Finlandia juga melihat peluang kolaborasi dalam pembangunan pusat data di Indonesia, termasuk melalui keterlibatan Nokia, serta kemungkinan kerja sama dalam perencanaan kota pintar (smart city) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin meningkatkan partisipasi kami, khususnya dalam kerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.
Tavio menilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Finlandia untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan digital.
Pemerintah Finlandia, lanjutnya, siap menyampaikan informasi mengenai peluang pengadaan dan tender publik di Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Melalui pertemuan ini, kedua negara menjajaki potensi kolaborasi yang saling menguntungkan dengan menggabungkan kebutuhan Indonesia terhadap infrastruktur komputasi yang kuat dan merata dengan pengalaman Finlandia dalam pengembangan teknologi digital.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi dan pertukaran teknologi, memperkuat kapasitas infrastruktur digital nasional, serta mendukung pengembangan layanan publik berbasis teknologi.
Penguatan kolaborasi internasional di bidang teknologi juga menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat perkembangan teknologi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia. (rls)