“Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan bertanggung jawab agar hasil pengukuran benar-benar dapat dimanfaatkan,” tegasnya.

Johansyah juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal pada 2027 diperkirakan semakin berat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat menetapkan prioritas, memastikan efektivitas program, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Dalam situasi tersebut, IKESOS diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen atau angka statistik semata. Hasil pengukurannya harus menjadi pijakan strategis untuk menentukan program yang paling dibutuhkan masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi ketepatan intervensi pemerintah dalam menangani persoalan sosial.

Ia juga meminta sekretariat tim pengukuran IKESOS mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan secara optimal dan segera melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Hambali, menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Menurutnya, masih ditemukan kondisi ketika tingkat kesejahteraan warga tidak sepenuhnya sejalan dengan kategori desil yang tercatat dalam data penerima bantuan. Persoalan ini perlu ditangani melalui verifikasi dan pencocokan data secara berkala agar penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.