Hambali menjelaskan, data yang bersumber dari sistem Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung ke lapangan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

“Ketepatan data sangat menentukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, verifikasi dan pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah menjadi semakin penting di tengah keterbatasan anggaran. Melalui pengukuran IKESOS yang akurat, pemerintah diharapkan mampu memetakan persoalan sosial secara lebih komprehensif, menyusun prioritas penanganan berdasarkan kebutuhan nyata, serta memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, serta diskusi bersama peserta untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pelaksanaan pengukuran IKESOS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda, BPS, BKPP, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kominfotik, DPRD, unsur organisasi sosial, serta perangkat daerah terkait lainnya.