Mahasiswa minta pemerintah menjelaskan akar masalah

Kritik Fatimah juga diarahkan pada konsep pemberdayaan yang disebut pemerintah berasal dari bawah atau bottom-up. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tidak otomatis membuktikan bahwa masyarakat memiliki kendali atas program tersebut.

“Permasalahan kita bukan bottom-up, apakah artinya masyarakat di bawah itu dipekerjakan atau tidak, apakah mereka terlibat atau tidak? Pasti terlibatlah,” kata Fatimah.

Namun, ia mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar memperoleh peningkatan kapasitas untuk mengelola Kopdes, termasuk dalam kegiatan simpan pinjam.

“Apakah mereka ada training microfinancial dan sebagainya? Supaya ketika program ini akhirnya mulai berangsur-angsur dilepaskan kontrol sentralnya, mereka bisa betul-betul menjalankan sendiri dari tempat mereka,” ujarnya.

Fatimah menilai pemerintah perlu menjelaskan kapan sebuah program dapat dianggap berhasil membangun kemandirian desa. Tanpa ukuran yang jelas, menurut dia, masyarakat berisiko terus bergantung pada program yang dikendalikan pemerintah.