Yandri juga menjelaskan bahwa keberadaan Kopdes tidak dimaksudkan untuk menghilangkan BUMDes. Ia mengatakan pemerintah justru berupaya mengatur pembagian peran agar kedua lembaga ekonomi tersebut tidak tumpang tindih.

“Bapak Presiden arahkan supaya tetap dua unit ekonomi atau lembaga ekonomi di desa ini tidak tumpang tindih, justru saling menguatkan,” kata Yandri.

Ia menjelaskan, BUMDes dapat berfokus pada kegiatan produksi sesuai potensi desa, sedangkan Kopdes dapat menjadi sarana pemasaran sekaligus distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Menurut Yandri, keberadaan Kopdes juga diarahkan untuk memastikan barang-barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Ia mencontohkan LPG yang menurutnya dapat dijual dengan harga Rp 24.000 hingga Rp 30.000 di sejumlah tempat. Melalui Kopdes, ia menyebut harga LPG berada pada kisaran Rp 16.000 hingga Rp 18.000.

“Melalui Kopdes itu antara Rp 16.000 sampai Rp 18.000. Saya sudah berapa banyak kunjungan ke Kopdes-Kopdes, masyarakat senang,” ujarnya.