Selain itu, Alnofrizal juga menyampaikan perlunya penambahan petugas pengawas ad hoc Bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Ketersediaan petugas pengawas yang memadai diperlukan agar pengawasan dapat menjangkau hingga tingkat paling bawah,” tambahnya.

Kedua masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan RUU Pemilu, terutama terkait penguatan dukungan kelembagaan serta sumber daya pengawasan Bawaslu.

Melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur tersebut, Bawaslu Provinsi Riau berharap revisi UU Pemilu dapat memperhatikan kebutuhan pengawasan secara lebih optimal sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. ***