Menu

Mahfud MD: Penyadapan Presiden Bisa Masuk Kategori Makar

Zuratul • 12 Nov 2026, 11:25
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. (Foto: Tangkapan Layar YouTube Tersu terang)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. (Foto: Tangkapan Layar YouTube Tersu terang)

Mahfud juga menilai rencana Gibran membuktikan kepemilikan ijazah tidak akan mengubah persoalan hukum pencalonannya pada Pilpres 2024. Menurut dia, dokumen yang baru dibuktikan sekarang tidak serta-merta berlaku surut untuk memperbaiki persoalan persyaratan pencalonan pada masa lalu.

Adapun mengenai pengganti Gibran, Mahfud menyebut Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih sebagai wakil presiden baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

Ia meminta publik tidak terburu-buru memperdebatkan nama calon pengganti sebelum proses pengunduran diri atau pemakzulan selesai.

Mahfud Soroti Eksodus Tokoh PSI

Mahfud juga menyinggung mundurnya sejumlah tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di antaranya Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Ia menduga keputusan mereka meninggalkan PSI berkaitan dengan tekanan politik di tengah dinamika yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo, Gibran, dan dugaan penyadapan.

Halaman: 345Lihat Semua