Tuntut Jabatan Menteri Strategis, NU Blak-blakan Sebut Tak Ada Dukungan Gratis Bagi Jokowi

RIAU24.COM -  Nahdatul Ulama ( NU) sudah berani blak-blakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet berikutnya. Tuntutan ini didasari alasan bahwa keberadaan tokoh dan warga NU di Pilpres 2019, menjadi salah satu faktor kemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) malam.

Bahkan, pengasuh Ponpes Bumi Shoawat, Tulangan, Sidoarjo ini yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis. "Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis," katanya seperti dilansir merdeka.com.

Sayang, Gus Ali enggan menyebut nama-nama yang akan diusulkan. "Saya ndak berani nyampaikan (nama), ada.. ada. Sebentar lagi ada (nama warga NU yang diusulkan)," elaknya sembari menegaskan jika nama-nama yang akan diusulkan sudah dibicarakan di internal NU.

Senada dengan Gus Ali, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar yang turut hadir di Halal bi Halal juga menyebut usulan permintaan jatah menteri itu wajar.

"Sesuatu yang wajar kan, dan ndak dilarang. Ya tinggal gimana nanti cara dan suatu bentuk komitmen-komitmen yang akan, ya lihat nanti. Tentu kan banyak yang berkeinginan," kata Kiai Miftah, sapaan KH Miftachul Akhyar.