Rapat Paripurna, Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se Inhil Dinaikan
RIAU24.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk mengawal dan meminta kepada Pemerinta Daerah (Pemda) untuk menaikkan tunjangan atau gaji seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Negeri Seribu Parit ini.
"Kami dari Fraksi PKB DPRD Inhil meminta kepada pemerintah agar dapat menaikkan tunjangan atau gaji BPD di Kabupaten Indragiri Hilir," tegas juru bicara Fraksi PKB DPRD Inhil Aditya Ramadhan Putra, saat Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap Ranperda laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dua buah Ranperda tahun 2022.
Rapat paripurna DPRD Inhil dengan salah satu agendanya Penyampaian Ranperda atas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Inhil No 3 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri perwakilan BPD Inhil ini dilaksanakan di Gedung DPRD Inhil jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (27/6/2022).
Menurut pandangan Fraksi PKB, BPD memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting di desa. Fungsi BPD diatur pada Permendagri No. 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 31.
Adapun fungsi dan tugas BPD yang dimaksudkan adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.
Melihat pentinganya fungsi BPD yang hampir sama perannya dengan DPRD Inhil, Fraksi PKB sangat menyayangkan BPD di desa tidak didukung dengan tunjangan atau gaji yang memadai pula.
