Menu

Presiden AS Biden: Palestina Pada Akhirnya yang Harus Memerintah Gaza dan Tepi Barat 

Zuratul 19 Nov 2023, 10:43
Presiden AS Biden: Palestina Pada Akhirnya yang Harus Memerintah Gaza dan Tepi Barat. (X/Foto)
Presiden AS Biden: Palestina Pada Akhirnya yang Harus Memerintah Gaza dan Tepi Barat. (X/Foto)

RIAU24.COM Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kalau Pemerintah Palestina pada akhirnya yang harus memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat usai Perang Israel-Hamas. 

Biden menyebutkan Gaza dan Tepi Barat harus kembali disatukan. 

"Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus di[ersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara," ucap Biden dalam artikel opini di Washington Post melansir Al-Arabiya, Minggu (19/11). 

"Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade dan tidak boleh ada pengurangan wilayah," lanjutnya. 

Biden menggunakan kolom opini tersebut untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang Amerika inginkan untuk Gaza setelah konflik selesai.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel harus mempertahankan 'tanggung jawab militer secara keseluruhan' di Gaza 'di masa mendatang.'

Biden juga mengatakan Amerika Serikat siap mengeluarkan larangan visa terhadap 'ekstremis' yang menyerang warga sipil di Tepi Barat. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki Israel telah meningkat sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

"Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Biden.

Tepi Barat adalah rumah bagi 3 juta warga Palestina yang tinggal di antara lebih dari setengah juta pemukim Yahudi , telah bergolak selama lebih dari 18 bulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran internasional karena kekerasan meningkat setelah 7 Oktober.

(***)